Jatinangor, 20 November 2025 - Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menyelenggarakan Studium Generale bertema “Urgensi Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber dalam Melindungi Infrastruktur Kritikal dan Keamanan Siber Nasional” dengan menghadirkan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, sebagai narasumber. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Auditorium Tommy Koh FH Unpad dan diikuti pula secara daring melalui platform Zoom Meeting.
Acara dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Riset, R. Achmad Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D., yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya diskusi mengenai keamanan dan ketahanan siber yang menjadi isu strategis di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Prof. Edward menjelaskan urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang saat ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Beliau menyampaikan bahwa regulasi tersebut diperlukan untuk melindungi ruang siber dan ekosistem digital yang memiliki dampak signifikan terhadap keamanan nasional, kedaulatan negara, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, serta memaparkan sejumlah tujuan pembangunan keamanan dan ketahanan siber, antara lain perlindungan terhadap infrastruktur informasi, peningkatan daya saing dan inovasi digital, serta penguatan kerja sama nasional dan internasional dalam menciptakan ruang siber yang aman.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Pol. Albertus Rachmad Wibowo, yang turut memberikan pandangan mengenai peran BSSN dalam penguatan keamanan siber nasional.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dan dipandu oleh Dr. Tasya Safiranita, S.H., M.H., selaku moderator. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan hadirnya berbagai pertanyaan terkait tantangan regulasi, kebijakan keamanan digital, dan urgensi penguatan ketahanan siber di Indonesia.
Melalui kegiatan ini, FH Unpad terus memperkuat perannya dalam memberikan ruang dialog akademik mengenai isu-isu strategis nasional, khususnya di bidang hukum dan keamanan digital, sebagai bagian dari komitmen fakultas dalam mendukung pengembangan literasi hukum siber di Indonesia.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yaitu SDG 4 Pendidikan Berkualitas dan SDG 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.